Beroperasi Tanpa Dokumen Amdal

Selasa, 23-09-2008 | 02:06:23
BATAM,TRIBUN - Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Pemko Batam menutup sementara operasional Putra Tanjung Pura Shipyard, Tanjung Uncang, Senin (22/8). Selama beroperasi, perusahaan galangan kapal ini belum dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kami meminta kepada perusahaan ini ditutup untuk sementara waktu. Karena dari penjelasan melalui perwakilan pemilik perusahaan ternyata dokumen Amdalnya belum ada,” kata Muskaharuddin, staf Bapedal Pemko Batam.

Mencuatnya kasus ini setelah puluhan nelayan dan LSM Cisha Indonesia berunjukrasa. Mereka khawatir operasional perusahaan akan merusak lingkungan.
Bapedal sudah dua kali berusaha untuk mepertanyakan mengenai amdal Putra Tanjung Pura Shipyard. Namun selama dua kali pula, lanjutnya, pemilik maupun perwakilan perusahaan tidak ada yang bisa ditemukan.

“Kitapun sudah berusaha untuk menanyakan. Tetapi perusahaan selalu lari. Saat ini terbukti sudah tidak ada amdalnya,” ujarnya.

Seorang perwakilan perusahaan mengakui operasional perusahaan tidak diikuti dengan Amdal. “Kita masih mengurusnya. Mungkin dalam minggu ini keluar,” ujarnya singkat.

Aktivitas reklamasi terjadi dengan menimbun bakau. Bahkan muara sungai hanya tinggal berbentuk parit-parit.
“Perusahaan harus bertanggung-jawab terhadap kehidupan nelayan yang semakin kesulitan,” ujar Rizaldi, perwakilan Cisha Indonesia.

Dia mengatakan reklamasi pantai yang terjadi di sepanjang pantai pulau Batam telah melewati batas terutama di wilayah selat Bulang dimulai dari Tanjung Gundap hingga Sekupang.

Menurutnya, perubahan bentang alam di luar ambang batas telah dilakukan oleh perusahaan- perusahaan yang bergerak di bidang shipyard.
Dijelaskannya sungai dan muara sungai diciptakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta lingkungan, salah satunya merupakan media bagi jasad renik, tempat berkembang biakn ikan, udang, kerang-kerangan serta ratusan biota.

Dan dan yang paling penting, tambahnya, sungai tempat mencari nafkah para nelayan yang menghidupi keluarga.
“Bahkan terdapat ratusan ribu pohon bakau sebagai daearah penyangga polusi dari industri shipyard yang ada. Daerah yang ditimbun sekarang ini juga tempat bergantung ribuan manusia dari Pulau Air, Seraya, Pulau Labu, Dapur 12 dan masyarakat nelayan lainnya. Namun sekarang ini tempat tersebut hanya menguntungkan segelintir orang yaitu pemilik shipyard,” tegas Rizaldy.(ded)