Greenpress : Blog Berita Lingkungan Hidup: Greenpeace Protes Penahanan Dua Aktivis Lingkungan
Sabtu, 15 Mei 2010
NELAYAN DUDUKI MT. INTAN GLORY
Selat Bulang-Batam. Senin 10 Mei 2010 pada jam 11.00 kapal tanker Intan Glory yang labuh jangkar di Selat Bulang pulau Batam diduduki nelayan karena dianggap telah merusak bubu alat perangkap ikan yang diletakkan didasar laut,
Pendudukan kapal tanker Intan glory disebabkan kapal tersebut diklaim nelayan karena merusak bubu yang mereka tanamkan didasar laut telah rusak akibat jangkar kapal yang diturunkan merusak bubu-bubu mereka.
Kami hanya minta bubu dan tali kami di kembalikan, tetapi awak kapal malah memutuskan tali yang menyangkut di jangkar kapal dan dilemparkan kelaut "Ujar Ladang" seorang nelayan suku laut yang berdiam di tg Bidek.
Selanjutnya Ladang mengatakan" Abk kapal berlaku kurang sopan karena memaki-maki nelayan yang mencoba meminta bubu mereka dikembalikan secara baik"
Kapal Tanker Intan glory yang dikepung sebanyak 70 orang nelayan menggunakan 14 perahu nelayan yang masing masing perahu dinaiki 5 orang nelayan memilih mengalah dengan menurunkan jangkar kembali untuk melakukan pembicaraan, keributan kecil sempat terjadi saat para nelayan melakukan sweeping mencari abk kapal yang melakukan penghinaan.
Derama pendudukan MT Intan Glory berlangsung dalam waktu 2 jam, Mr Alan Capten Intan Glory melakukan musyawarah dengan ketua Persatuan Pemuda Dan Nelayan Pulau-pulau Indonesia-PNPI Yosep Dias, pada musyawarah tersebut terjadi kesepakatan bahwa Intan Glory melakukan penggantian kerusakan bubu nelayan dan memecat abk kapal yang melakukan penghinaan.
Rizaldy sebagai direktur Eksekutif Lsm Cisha yang ikut dalam aksi tersebut menyatakan" sudah empat kali permasalaha serupa yang terjadi diselat bulang tahun 2010 dengan jenis dan kapal yang berbeda". Saya menilai adanya ketidak harmonisan yang terjadi antara masyarakat pesisir dengan galangan kapal dan kapal-kapal yang berlabuh disekitar tangkapan nelayan.
Tg Uncang dan selat Bualng merupakan Red Line dan cenderung terjadi gesekan atara masyarakat nelayan dengan industri galangan kapal, kulminasi telah sampai pada puncaknya, harapan kita pemerintah pusat menyiapkan ruang dan waktu terhadap masyarakat disini, karena pemda sebagai otoritas yang ada cuek saja.
Minggu, 09 Mei 2010
PNPI, kembali Temukan Limbah di Dasar Laut
Setelah sebelumnya sejumlah nelayan dikejutkan dengan banyaknya penemuan limbah di sekitar galangan kapal, kemarin, giliran Persatuan Persatuan Pemuda dan Nelayan Pulau-pulau Indonesia (PNPI) kembali menemukan sekitar ratusan ton yang diduga limbah di dasar laut. Diantara timbunan yang diduga limbah itu ada di sekitar dermaga Shipyard Drydock Pertama. Hal itu diungkapkan Yosep Dias selaku ketua PNPI.
''Limbah-limbah itu ada yang berbentuk potongan besi, kaleng cet, jumbo bag yang berisi pasir hitam,'' kata Yosep.
''Limbah-limbah itu ada yang berbentuk potongan besi, kaleng cet, jumbo bag yang berisi pasir hitam,'' kata Yosep.
Disebutkan Yosep lebih lanjut, pihaknya sudah mengumpulkan foto-foto dari limbah yang mencemari Batam tersebut. ''Kita khawatir kalau masalah ini tidak cepat ditanggapi oleh pemerintah kondisi ini akan lebih parah lagi karena sepanjang pantai galangan kapal itu sudah penuh dengan limbah,'' sambungnya.
Hal serupa juga diungkapkan, aktivis lingkungan, Rizaldy yang menyebutkan, pencemaran yang terjadi merupakan salah satu dampak dari lemahnya pengawasan dari pihak Bapedalda Batam padahal dampaknya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi nelayan.
Disinyalir, aparat-aparat yang menjaga disana sebagai salah satu upaya pengusaha untuk melindungi kasus-kasus limbah spaya tak
''Kita melihat SKPD dan Mentri lingkungan Hidup tidak proaktif menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara aparat yang diminta oleh pengusaha galangan kapal, hanya sebagai upaya untuk menutup-nutupi kesalahan pengusaha yang membuang limbah ke dasar laut,'' tudingnya.
Rizaldy kembali menyinggung atas gencarnya sidak yang dilakukan DPRD kota Batam dari komisi III beberapa waktu lalu tidak ada tindak lanjut nya hingga sekarang, katanya. Apa tindak lanjut dari sidak yang dilakukan DPRD ke PT Drydock Pertama"Kita minta hasil dari sidak DPRD itu apa hasilnya. Aktifitas penimbunan limbah yang dilakukan perusahan tetap jalan. Namun nasib Masyarakat nelayan semakin memprihatinkan"ujar Rizaldi
Hasan, tokoh nelayan Suku laut Pulau Lingke mengakui kalau nelayan-nelayan belakangan ini kesulitan untuk mencari daerah sebagai tempat nelayan mencari ikan. ''Sudah tercemar semua, sulit untuk mencari terumbu karang yang bagus. Daerah yang selama ini menjadi andalan nelayan kini kondisinya sudah berubah drastis, karena rendahnya kesadaran pengusaha shipyard dalam mengumpulkan limbah. Menurut Yosep, karena kondisi di perairan Selat Bulang sudah memprihatinkan, ada rencana dari nelayan yang ada di sekitar Selat Bulang akan melakukan aksi besar-besaran dalam waktu dekat.
''Kalau tak ada protes dari nelayan yang terkena dampak langsung, tentu pengusaha dan pemerintah tidak memperbaiki sistem yang selama ini sangat amburadul,'' kata Yosep.
masih menurut Yosep, UU Nomor 27 mengenai pengelolaan pesisir sangat tidak berpihak ke masyarakat nelayan dan lebih menguntungkan pihak industri.
Karena merugikan nelayan ini bisa menjadi gesekan seperti yang terjadi di wilayah Tanjunguncang belakangan ini.
''Saat industri galangan kapal semakin maju dan menggunakan peralatan yang canggih, ini sangat kontras berbeda dengan kehidupan nelayan setempat yang masih mengandalkan alat tangkap tradisionil padahal daerah tangkapan mereka sudah habis. Ini bakal menimbulkan kecemburuan, padahal galangan kapal menggunakan wilayah mereka,'' kata Yosep.
Hal serupa juga diungkapkan, aktivis lingkungan, Rizaldy yang menyebutkan, pencemaran yang terjadi merupakan salah satu dampak dari lemahnya pengawasan dari pihak Bapedalda Batam padahal dampaknya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi nelayan.
Disinyalir, aparat-aparat yang menjaga disana sebagai salah satu upaya pengusaha untuk melindungi kasus-kasus limbah spaya tak
''Kita melihat SKPD dan Mentri lingkungan Hidup tidak proaktif menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara aparat yang diminta oleh pengusaha galangan kapal, hanya sebagai upaya untuk menutup-nutupi kesalahan pengusaha yang membuang limbah ke dasar laut,'' tudingnya.
Rizaldy kembali menyinggung atas gencarnya sidak yang dilakukan DPRD kota Batam dari komisi III beberapa waktu lalu tidak ada tindak lanjut nya hingga sekarang, katanya. Apa tindak lanjut dari sidak yang dilakukan DPRD ke PT Drydock Pertama"Kita minta hasil dari sidak DPRD itu apa hasilnya. Aktifitas penimbunan limbah yang dilakukan perusahan tetap jalan. Namun nasib Masyarakat nelayan semakin memprihatinkan"ujar Rizaldi
Hasan, tokoh nelayan Suku laut Pulau Lingke mengakui kalau nelayan-nelayan belakangan ini kesulitan untuk mencari daerah sebagai tempat nelayan mencari ikan. ''Sudah tercemar semua, sulit untuk mencari terumbu karang yang bagus. Daerah yang selama ini menjadi andalan nelayan kini kondisinya sudah berubah drastis, karena rendahnya kesadaran pengusaha shipyard dalam mengumpulkan limbah. Menurut Yosep, karena kondisi di perairan Selat Bulang sudah memprihatinkan, ada rencana dari nelayan yang ada di sekitar Selat Bulang akan melakukan aksi besar-besaran dalam waktu dekat.
''Kalau tak ada protes dari nelayan yang terkena dampak langsung, tentu pengusaha dan pemerintah tidak memperbaiki sistem yang selama ini sangat amburadul,'' kata Yosep.
masih menurut Yosep, UU Nomor 27 mengenai pengelolaan pesisir sangat tidak berpihak ke masyarakat nelayan dan lebih menguntungkan pihak industri.
Karena merugikan nelayan ini bisa menjadi gesekan seperti yang terjadi di wilayah Tanjunguncang belakangan ini.
''Saat industri galangan kapal semakin maju dan menggunakan peralatan yang canggih, ini sangat kontras berbeda dengan kehidupan nelayan setempat yang masih mengandalkan alat tangkap tradisionil padahal daerah tangkapan mereka sudah habis. Ini bakal menimbulkan kecemburuan, padahal galangan kapal menggunakan wilayah mereka,'' kata Yosep.
Langganan:
Postingan (Atom)









